PERPRES 54/2010 PERLU ATURAN SISIPAN UNTUK LINDUNGI BADAN USAHA KECIL

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Erie Heryadi berharap tetap diberlakukannya segmentasi pasar dalam Perpres No.54/2010 yang baru. Harapan itu diungkapkan sejalan dengan tujuan Inkindo DKI untuk melindungi perusahaan atau badan usaha (BU) Konsultan kecil agar tetap eksis sebagai penyedia jasa konstruksi ke depan.

Dikatakan, bagi badan usaha besar dengan tenaga ahli konsultan banyak, dimungkinkan mudah mendapatkan banyak tender. Sebaliknya usaha konsultan kecil ke depan sulit berkembang dan kemungkinan akan mati secara perlahan.

“Kami ingin segmen pasar tetap diberlakukan seperti dalam Keppres 80/2003. Usaha Konsultan kecil harus dilindungi. Mereka bisa hancur jika harus berhadapan dengan Konsultan besar,” tegas Erie disele-sela penyelenggaraan Sosialisasi Perpres 54/2010 yang digelar DPP Inkindo DKI Jakarta Rabu di Jakarta (1/12). 

Erie, menilai, dalam Perpres No.54/2010 pengganti Kepres 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, realisasi tender tidak ada segmentasi pasar dan tenaga ahli tetap juga diwajibkan. Oleh karena itu Inkindo berharap kepada pemerintah dibuatkan lampiran tambahan khusus yang menjelaskan tetap diberlakukannya segmentasi pasar, guna memungkinkan konsultan kecil bisa berkembang.

Anggota Inkindo DKI Jakarta, 60 – 70 persen tergolong berskala kecil. Dari 1.600 badan usaha (Konsultan), hanya 850  yang terbilang aktif. Disisi lain, prinsip Inkindo DKI adalah membudayakan bapak Konsultan asuh. Aratinya perusahaan konsultan besar dapat mengayomi (asuh) yang masih kecil agar ke depan kompetensi, manajemen dan sisi finansialnya dapat meningkat.

Menurutnya, jika sebelumnya ada pembagian yakni paket kecil dan non kecil. Namun saat ini tidak. Usaha besar dibenarkan rebutan paket tender yang seharusnya jatah usaha kecil. Seharusnya nilai paket lelang besar  diperuntukkan untuk usaha yang besar saja. Tidak seperti Perpres yang baru (No.54/2010) tidak ada pembatasan. Ini jelas dapat mematikan badan usaha konsultan kecil, tegasnya.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkirakan, tender proyek konstruksi pemerintah sudah berlangsung bulan lalu. Meski penandatanganan kontraknya masih menunggu turunnya DIPA awal tahun ini. Dinilai, keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagai langkah antisipasi terjadinya suatu kasus. 

Perpres No.54/2010 menyebutkan,  pengadaan barang/jasa yang digarap secara swakelola ke depan tidak mudah lagi. Untuk pekerjaan konstruksi seperti renovasi pemeliharaan gedung misalnya masih dapat dimungkinkan. Namun jika mengarah pada pembangunan proyek baru, maka hal ini tidak bisa dibenarkan.

“Yang pasti diterbitkannya Perpres No.54/2010 bertujuan untuk mengurangi penyimpangan yang sifatnya tender pura-pura,” ujar Emin Adi Muhaemin Kabag Perencanaan Program dan Anggaran LKPP saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Perpres 54/2010.

Nilai proyek konstruksi yang ditender dalam pengadaan langsung pada Perpres No.54/2010 jumlahnya naik dari Rp 50 juta hingga menjadi Rp 100 juta.  Demikian pula untuk Jasa Konssultasi hingga Rp 50 juta. Hal ini dibuat karena semata-mata dikuatirkan tender proyek yang ada di Kabupaten/Kota dilakukan melalui pengadaan langsung. Adanya penambahan nilai proyek, diharapkan tidak akan ada lagi penunjukkan langsung khususnya bagi konsultan perencana. 

Namun demikian pedoman Keppres 80/2003 khususnya terkait pengumuman  lelang suatu proyek pemerintah melalui Surat Kabar masih berlaku hingga akhir Desember 2010. Sementara dalam Perpres 54/2010 pengumuman tender proyek mengharuskan dilakukan melalui website selain di papan pengumuman.

Lelang Pengadaan barang/jasa Pemerintah juga naik dari 1 M menjadi  Rp 2,5 Miliar bagi usaha kecil. Menurut Emin, lelang melalui Surat Kabar batas waktunya diperpanjang sampai 8 Juli 2011. Setelah itu, dilakukan melalui website atau jaringan elektronik. (Sony)

 

Rud_pyu ( sumber :http://www.pu.go.id )